ForexNews.id – Pemerintah Inggris mengumumkan rencana pengurangan jumlah pegawai negeri sebanyak 10.000 orang sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran.
Menteri Keuangan Rachel Reeves mengungkapkan kebijakan ini dalam wawancara dengan Sky News pada Minggu (24/3), menjelang pernyataan resmi tentang keuangan publik yang dijadwalkan pada Rabu mendatang.
Pemerintah Partai Buruh, yang baru saja berkuasa, menegaskan komitmennya untuk tetap meningkatkan pengeluaran riil setiap tahun.
Namun, pendekatan yang diambil akan lebih terfokus pada optimalisasi alokasi dana, sehingga memastikan setiap anggaran digunakan secara efisien dan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Efisiensi dan Peran Teknologi
Menurut Reeves, pengurangan jumlah pegawai negeri bukan sekadar kebijakan pemotongan anggaran, melainkan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi birokrasi.
Salah satu cara yang akan diterapkan adalah pemanfaatan teknologi canggih, termasuk kecerdasan buatan (AI), untuk menggantikan beberapa tugas administratif yang selama ini memerlukan banyak tenaga kerja.
“Departemen-departemen pemerintah harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan,” ujar Reeves.
Ia menambahkan bahwa banyak negara maju telah beralih ke otomatisasi untuk mempercepat proses layanan publik tanpa harus mengorbankan kualitas.
Respons terhadap Ekspansi Layanan Sipil Selama Pandemi
Reeves juga menyinggung pertumbuhan signifikan jumlah pegawai negeri selama pandemi Covid-19.
Ia mengakui bahwa peningkatan tersebut merupakan respons yang diperlukan untuk menangani krisis kesehatan global dan dampak ekonominya.
Namun, ia menegaskan bahwa mempertahankan jumlah pegawai yang membengkak tidak lagi relevan dalam kondisi saat ini.
“Kami harus realistis. Selama pandemi, layanan sipil berkembang untuk menangani tantangan luar biasa. Sekarang, kita harus kembali ke struktur yang lebih ramping dan efisien,” katanya.
Tantangan dan Dampak Kebijakan
Meski pemerintah yakin dengan rencana pengurangan ini, kebijakan tersebut berpotensi menghadapi tantangan, termasuk reaksi dari serikat pekerja dan pegawai negeri yang terdampak.
Para analis juga mengingatkan bahwa transisi menuju sistem yang lebih berbasis teknologi harus disertai dengan investasi yang cukup dalam pelatihan dan infrastruktur digital.
Di sisi lain, langkah ini dapat mengarah pada birokrasi yang lebih modern dan responsif.
Dengan sistem yang lebih efisien, masyarakat diharapkan dapat menikmati layanan publik yang lebih cepat dan efektif tanpa terhambat oleh birokrasi yang berlebihan.
Keputusan pemerintah Inggris ini akan menjadi perhatian utama dalam beberapa bulan ke depan, terutama dalam melihat bagaimana strategi efisiensi ini diterapkan tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat. (AA)
